Menteri P3A di Universitas Trunojoyo Madura, Perkuat Komitmen Wujudkan Lingkungan Kampus Nyaman
www.peristiwaJatim.com.ǁBangkalan,26 Oktober 2025-Membangun kesadaran akan pentingnya menciptakan hubungan sosial yang sehat di lingkungan kampus terus digelorakan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dalam beberapa pekan terakhir.
Dengan harapan, terwujudnya lingkungan kampus yang aman dan nyaman, serta bebas dari tindakan-tindakan kekerasan maupun diskriminasi.
Kali ini, UTM menghadirkan keynote speaker Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) RI, Dra Hj Arifah Fauzi, MSi dalam Talk Show Gender Awareness bertemakan, ‘Generasi Sadar Gender, Saatnya Bicara, Saatnya Bergerak’ di Gedung Pertemuan RP Mohammad Noer UTM, Jumat (25/10/2025).
Selain Arifah, UTM juga menghadirkan Mitra Kerja Kementerian P3A RI, yakni Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Ansari serta Bupati Bangkalan, Lukman Hakim berikut Wakil Bupati Moch Fauzan Ja’far.
“Kami mempunyai keyakinan dengan arahan Ibu Menteri serta dari Komisi VIII DPR RI, tentu akan sangat berkontribusi dalam upaya membangun kesadaran Civitas Akademika UTM tentang pentingnya membangun relasi yang sehat, berkeadilan tanpa kekerasan dan diskriminasi,” ungkap Rektor UTM, Prof Dr Safi’, SH, MH dalam sambutannya.
UTM dibawah kepemimpinan Prof Safi’ memang tengah gencar-gencarnya berikhtiar untuk terus meningkatkan capaian prestasi institusi. Kampus negeri yang berlokasi di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura itu telah menjadi bagian dari perguruan tinggi negeri terakreditasi unggul ke-123 dari total sekitar 4500 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Sebagaimana Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bernomor 1819/SK/BAN-PT/AK/PT/IX/2024 tertanggal 24 September 2024. Total di tahun 2025, perguruan tinggi yang sudah terakreditasi unggul sudah mencapai sekitar 170 kampus.
“Cuma seringkali saat kami ‘mendadani’ kampus dengan capaian prestasi, seringkali mengalami downgrade akibat pemberitaan-pemberitaan media-media sosial terkait insiden perilaku mahasiswa-mahasiswi kami. Khususnya yang berkaitan dengan kekerasan dan pelecehan seksual, baik yang terjadi di dalam relasi berpacaran maupun relasi senior dan junior,” tegas Prof Safi’.
Komitmen UTM untuk mewujudkan lingkungan kampus yang aman dan nyaman diawali dengan gelaran Workshop Sahabat Sebaya bertemakan, ‘Bersama Jaga Diri, Lindungi, dan Ciptakan Budaya Antikekerasan’ di Ruang Aula Syaikhona Muhammad Kholil Lantai 10 Gedung Graha Utama, Rabu (8/10/2025).
Workshop yang diinisiasi Satuan Tugas Pencegahan dan Pengamanan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) UTM menghadirkan keynote speaker Dr Chatarina Muliana Girsang, selaku Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Eks Plt Rektor Universitas Negeri Manado itu mengusung materi berjudul, ‘Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi’.
Selain itu, dihadirkan dua pemateri, yakni Ketua Women’s Crisis Centre (WCC) Jombang, Ana Abdillah serta Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A), Sudiyo.
Dua hari berikutnya, UTM menggelar Kuliah Umum sekaligus Sosialisasi Stop Kekerasan di Lingkungan Kampus’ dengan menghadirkan Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Dr Maria Ulfa Anshor, MSi selaku keynote speaker di Ruang Aula Syaikhona Muhammad Kholil Lantai 10 Gedung Graha Utama, Rabu (8/10/2025).
Dalam paparannya, Dr Maria mengupas Penguatan-penguatan Karakter Civitas Akademika dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Seluruh elemen masyarakat diharapkan bisa merubah cara pandang, bahwa perempuan itu juga manusia yang mempunyai hak untuk dihargai, dihormati, dan dipenuhi hak-haknya sebagai makhluk ciptaan Allah.
“Kami dalam tahun ini mencoba secara masif melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka melakukan mitigasi dan pencegahan. Termasuk hari ini mendatangkan Ibu Menteri P3A secara langsung. Sebelumnya kami juga telah melakukan kolaborasi dengan Polres Bangkalan dan PPA di tingkat provinsi maupun kabupaten,” pungkas Prof Safi’.
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, SIP, MH menyoroti pentingnya gerakan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah. Hal itu dikarenakan, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bangkalan masih tinggi namun peningkatan jumlah pelaporan menunjukkan meningkatnya keberanian masyarakat untuk bersuara.
“Peningkatan jumlah pelaporan adalah bentuk keberanian, bukan aib. Melalui program Sekolah Orang Tua Hebat, kami memberikan edukasi sejak dini agar keluarga menjadi pelindung pertama bagi anak dan perempuan,” tegas Lukman.
Menurutnya, Talk Show bertemakan, ‘Generasi Sadar Gender: Saatnya Bicara, Saatnya Bergerak’, merupakan sebuah pengingat sekaligus mempertegas bawah perubahan besar tidak dimulai oleh yang lemah, tetapi oleh mereka yang berani bersuara, mengambil langkah nyata, dan menuntut keadilan.
Tema yang diangkat hari ini, lanjut Lukman, bukan hanya sekedar ajakan untuk memahami konsep kesetaraan gender. Tetapi juga menjadi panggilan untuk bergerak bersama membangun kesadaran dan tindakan nyata bahwa setiap insan. Laki-laki maupun perempuan, memiliki hak, peran, dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi bangsa dan daerahnya.
Ia menegaskan, kesetaraan gender memiliki makna yang sangat penting, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Di kampus, nilai kesetaraan gender menjadi fondasi bagi terciptanya suasana yang inklusif, aman, dan adil.
“Setiap mahasiswa dapat berkembang dan berprestasi tanpa dibatasi oleh stereotip atau peran gender. Melalui pemahaman ini, kita memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan maupun kepemimpinan, sekaligus mengurangi berbagai bentuk diskriminasi yang mungkin muncul,” pungkas Lukman.
Dalam paparan sesi pertamanya, Menteri P3A RI, Dra Hj Arifah Fauzi menyampaikan data berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024. Disebutkan bahwa sebanyak 51,78 persen anak perempuan dan 49,83 persen anak laki-laki usia 13–17 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan.
Arifah juga menyoroti fakta bahwa 77 persen dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus namun 63 persen kasus tidak dilaporkan. Hal itu tentu saja menggambarkan fenomena gunung es di dunia pendidikan tinggi.
“Kampus seperti UTM harus menjadi pelopor dalam memutus rantai kekerasan berbasis gender. Saya mengapresiasi langkah mitigasi masif yang dilakukan UTM dalam membangun budaya kampus yang inklusif dan berkeadilan. Inilah contoh nyata kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan ruang aman bagi perempuan dan anak,” tegas Arifah.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UTM dengan Kementerian P3A. Kerja sama ini meliputi peningkatan kapasitas gender, pencegahan kekerasan, dan pemberdayaan perempuan di lingkungan pendidikan tinggi.
Kegiatan dilanjutkan dengan Deklarasi Komitmen Bersama ‘UTM dan Madura Siap Membangun Kampus Antikekerasan dan Masyarakat Inklusif’. Deklarasi ini diikuti oleh Rektor UTM, Pusat Penelitian Pemberdayaan Perempuan dan Wanita Madura (LPPM UTM), Satgas PPKS UTM, UPA Bimbingan dan Konseling UTM, Dinas KBPPPA Bangkalan, serta organisasi perempuan seperti Muslimat NU.
Deklarasi tersebut menjadi tonggak penting bagi UTM dalam memperkuat sistem kampus tanpa kekerasan, menghormati hak asasi manusia, dan mendorong partisipasi perempuan sebagai agen perubahan sosial.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan 10 beasiswa Baznas oleh Menteri PPPA kepada mahasiswa berprestasi UTM. Acara berlangsung hangat, inspiratif, dan penuh semangat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kesetaraan gender serta lingkungan akademik yang aman dan berkeadilan.
Sementara Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Ansari menyatakan, semua pihak wajib mewaspadai di balik perkembangan era digital yang membuat dunia semakin cepat terhubung informasi. Pasalnya, muncul ancaman yang sangat serius, yakni kekerasan berbasis cyber terutama terhadap perempuan dan anak.
“Bukan tidak mungkin mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia, termasuk di UTM juga menjadi korban. Bentuk kekerasan yang terjadi sangat beragam, mulai dari cyber bullying yakni penghinaan dan ancaman. Serta pelecehan secara daring, mulai penyebaran konten pribadi tanpa izin hingga grooming online, yaitu manipulasi anak di ruang digital untuk tujuan seksual,” beber Anggota Fraksi PDI Perjuangan Dapil XI Madura itu.
Ia menjelaskan, korban bisa mengalami trauma psikologis, kehilangan kepercayaan diri, hingga mengalami gangguan tumbuh kembang terhadap korban anak. Bahkan tidak jarang pula kekerasan digital bisa menimbulkan keretakan sosial dalam keluarga.
“Inilah tantangan besar saat ini. Ami mewakili pimpinan Komisi VIII DPR RI ingin menyampaikan bahwa kami memiliki dan tanggung jawab untuk memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman dan berkeadilan bagi seluruh rakyat indonesia, terutama bagi perempuan dan anak,” pungkasnya.
